SBY Segera Panggil Para Calon Menteri

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka World Batik Summit, Rabu (28 Sept 2011) di Jakarta Convention Center. Terkait rencana pergantian sejumlah menteri, SBY akan segera memanggil para calon menteri.

JAKARTA - Seiring santernya kabar tentang reshuffle kabinet, sejauh ini memang belum ada kepastian tentang tanggal pengumuman perombakan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Namun demikian sudah dipastikan bahwa dalam waktu dekat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan segera memanggil nama-nama yang masuk dalam daftar calon menteri.
 ‘’Presiden akan berkomunikasi. Yang jelas akan ada komunikasi Presiden dengan para calon menteri yang akan menduduki jabatan,’’ kata juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha pada wartawan di komplek Istana, Rabu (28/9).   
Julian juga mengatakan, mayoritas menteri-menteri yang tergabung dalam KIB II telah melakukan komunikasi dengan Presiden SBY. Namun Julian menolak menjawab perihal hasil pertemuan SBY dengan para pembantunya di KIB II itu.
 Julian juga menolak memberikan penjelasan apakah para calon menteri itu akan menjalani proses fit and propert test, seperti halnya ketika SBY memanggil para calon menteri ke Cikeas sebelum pengumunan KIB II, 2009 lalu. Sebab, kata Julian, hal itu  menjadi hak preogatif Presiden SBY.
 Hari ini, Presiden SBY telah mengumpulkan seluruh menterinya dalam suatu pertemuan tertutup. Agendanya adalah mendengar paparan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).
 Namun menurut Julian, pertemuan tersebut tidak membahas secara khusus mengenai reshuffle. ‘’Lebih kepada implementasi strategi pemerintah selama ini. Presiden sangat memperhatikan apa yang menjadi masukan dan pertimbangan dari wantimpres,’’ kata Julian.
 Julian juga membantah bila reshuffle mendatang merupakan upaya untuk pencitraan. ‘’Tujuannya jelas, kita ingin dalam sisa tiga tahun pemerintahan ini akselerasinya lebih cepat. Tujuan pemerintah lebih optimal dengan tim yang lebih baik,’’ katanya.
  Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono direncanakan akan memberikan pidato politik sebelum tanggal 20 Oktober 2011 mendatang. Pidato ini sekaligus sinyal resmi tentang segera dilakukannya reshuffle kabinet. Pidato ini juga menjadi wadah SBY untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia tentang kinerja pemerintahannya selama dua tahun terakhir.
 ‘’Beliau akan menyampaikan policy speech dalam waktu dekat kepada rakyat. Sebelum tanggal 20,’’ kata anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Ryaas Rasyid usai pertemuan dengan Presiden SBY di Kantor Presiden, Rabu (28/9).
          
 Dalam pertemuan tertutup tersebut, Ryaas mengatakan bahwa Wantimpres tidak memberikan masukan perihal reshuffle kabinet. Wantimpres hanya memberikan masukan mengenai situasi terkini yang berkembang di masyarakat yang secara tidak langsung berhubungan dengan kinerja kabinet.
 Dari laporan Wantimpres kata Ryaas, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Presiden SBY khususnya di bidang ekonomi. Masih banyaknya kesenjangan pembangunan antara wilayah Timur dan Barat Indonesia, menjadi salah satu keprihatinan Presiden SBY.
 ‘’Beliau prihatin situasinya belum maksimal. Masih banyak pengangguran. Tidak seimbang antara Timur dan Barat. Juga menyangkut reformasi birokrasi,’’ kata Ryaas.
  Keprihatinan Presiden SBY lainnya karena banyak program pemerintah yang ternyata tidak berjalan baik di daerah. Seperti dana Bantuan Sosial (Bansos) yang ternyata disalahgunakan oleh Pemda.
    ‘’Tidak fokusnya penggunaan dana Bansos. Karena digunakan untuk kepentingan politik utamanya di daerah. Presiden ingin dana itu fokus untuk rakyat,’’ kata Ryaas.
     Perhatian Presiden SBY lainnya adalah hubungan antara pemerintah dengan parlemen yang diharapkan dapat berjalan lebih bagus lagi. Pemahaman yang sama antara pemerintah dengan DPR dinilai penting agar tidak banyak RUU yang tersendat.
 “Itu kan untuk kemaslahatan umum kenapa tidak membangun kesepahaman. Masalahnya bagaimana mengharmoniskan pemerintah dengan DPR agar kebijakan tidak terhambat. Kalau kita fokusnya kemajuan rakyat, harusnya bisa mempertemukan pendapat,’’ kata Ryaas tentang harapan Presiden SBY.(afz/jpnn)

Dogiyai: Cita-cita Pemekaran yang Kian Jauh

Menjelang Pilkada 2011 ini, Dogiyai mulai kisruh. Aroma persaingan dengan berbagai manuvernya sudah memanaskan publik. Kursi nomor satu di Kabupaten berumur tiga tahun ini menjadi rebutan. Sementara, cita-cita yang ingin diraih lewat pemekaran kian tak terwujud. Mengapa begitu?

Tujuan Konseptual Pemekaran

Pemekaran atau desentralisasi diadakan dengan beberapa alasan. Dilihat dari perspektif pemerintah pusat, desentralisasi memiliki beberapa tujuan.

Pertama, untuk perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah sehingga terbangun iklim politik yang sehat dalam suatu negara. Desentralisasi diperlukan untuk menjaga stabilitas politik.

Kedua, untuk pendidikan politik. Siapa yang didik? Seluruh warga di daerah otonom. Sebagai warga suatu daerah otonom, individu-individu mesti berperan serta dalam menentukan kehidupan bersama mereka. Masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan di daerah otonomnya. Entah elite politik maupun penduduk biasa, semua bisa terlibat.

Desentralisasi meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah lokal dalam menyelesaikan masalah mereka. Masyarakat lokal diberi ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam mengurusi wilayahnya. Inilah demokratisasi: masyarakat lokal memiliki kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Keputusan publik, dengan demikian, mendapatkan dukungan yang lebih kuat.

Ketiga, desentralisasi atau pemekaran adalah untuk pelatihan kepemimpinan. Pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadapa pemimpin-pemimpin yang cakap di daerah. Jelas, desentralisasi membuka ruang yang luas untuk lahirnya pemimpin-pemimpin baru di tingkal lokal.

Keempat, desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Dengan diberi kewenangan yang lebih luas, daerah otonom bisa menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis; yang memberikan ruang cukup luas bagi partisipasi masyarakat.

Sementara jika desentralisasi dilihat dari kepentingan daerah, ada beberapa makna. Pertama, desentralisasi bermakna sebagai political equality (kesetaraan politik): masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di daerah.

Kedua, adalah untuk membangun local accountability. Artinya, desentralisasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memerhatikan hak-hak masyarakatnya. Karena pemerintah lokal lebih dekat dengan para konstituennya, pemerintah daerah diandaikan dapat memberikan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Ketiga, adalah untuk membangun local responsiveness. Asumsinya, pemerintah daerah lebih mengerti berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, desentralisasi diharapkan dapat mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah dan sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah itu.

Secara teoritis, tujuan-tujuan pemekaran adalah sesuai dengan yang penulis paparkan di atas. Idealnya, pemekaran suatu daerah (atau pembentukan suatu daerah otonom) akan memberikan dampak yang sangat substansial untuk masyarakatnya.

Kapasitas Birokrasi Dogiyai?

Dari keluhan-keluhan dan protes-protes masyarakat yang bergelombang tanpa henti, penulis menangkap bahwa tujuan-tujuan pemekaran itu masih belum capai. Atau, bahkan belum ada tanda-tanda usaha untuk mencapainya.

Masyarakat berteriak-teriak meminta pembangunan infrastruktur untuk melancarkan aktivitas ekonomi penduduk. Jalan-jalan masih kunjung belum dibangun. Sarana-sarana umum perlu diperhatikan.

Layanan kesehatan terbukti masih buruk. Tidak sedikit penduduk yang meninggal karena wabah kolera yang tidak lekas ditangani. Pemerintah nyata-nyata abai dalam kasus ini. Penduduk yang menjadi korban langsung.

Lebih lucu lagi, pemerintah cenderung tidak memerhatikan kebutuhan penduduk akan identitas (KTP). Padahal, tanpa KTP penduduk kesulitan mengakses layanan-layanan publik yang lain.

Selanjutnya, mahasiswa asal Dogiyai juga menuntut agar pemerintah segera mengalirkan dana bantuan pendidikan. Pemerintah diam ketika terjadi kerusuhan beberapa waktu lalu.

Dalam berbagai bidang, Dogiyai disesaki oleh protes-protes dengan nada sangat kecewa dari masyarakat. Fenomena ketidakpuasan mengatakan satu hal yang cukup mendasar. Pemekaran menjadi hampa makna, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Tentulah, masalahnya bukan melulu pada pemekaran. Masalah utama yang lebih urgen untuk diatasi adalah kapasitas birokrasi Dogiyai.

Keberhasilan implementasi kebijakan, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy) atau kondisi-kondisi yang melingkungi kebijakan itu, lebih-lebih dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi. Sebaik apapun kebijakan, jika kapasitas birokrasinya buruk, tidak akan banyak berarti.

Kapasitas birokrasi mencakup banyak hal: mulai dari pengetahuan, kecakapan, mentalitas, sampai leadership. Untuk mengimplementasikan kebijakan, birokrasi harus mengerti sungguh-sungguh tujuan kebijakan yang ingin diraih. Selain itu, mereka juga harus mengerti cara-cara (strategi) untuk mewujudkan cita-cita itu—yaitu strategi yang bisa memenangkan masyarakat sebagai subyek kebijakan. Karena itu, kapasitas dalam hal ini mencakup baik pengetahuan teoritis maupun pengetahuan praktis (keterampilan).

Maka, orang nomor satu dalam birokrasi (eksekutif) hendaknya orang yang sungguh-sungguh paham dengan kebijakan—dalam hal ini pemekaran. Jika cukup rendah hati dan mengakui kurang mengerti, dia hendaknya mengangkat asisten-asisten yang cukup cakap membantunya.

Implisit dalam pemikiran di atas adalah bahwa tidak semua orang bisa dijadikan birokrat. Atau, pemerintah mesti menyelenggarakan sistem rekruitmen birokratnya dan masyarakat mesti mengontrol kinerja aparatnya. Secara berkala, masyarakat melalui perwakilan di parlemen meminta eksekutif memberikan pertanggungjawaban.

Masyarakat Dogiyai Menilai

Gagasan menjadikan Dogiyai sebagai kabupaten sendiri tidak lepas dari cita-cita mempercepat pembangunan di daerah itu. Harapannya, kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat sudah meningkat. Sebagian fasilitas umum dibangun dan difungsikan. Anak-anak bisa bersekolah dengan semangat karena cukup gizi; dididik oleh guru-guru yang dedikatif. Tidak beberapa hari di atas lalu menghilang.

Pemekaran dirancang agar pemerintah bisa selekasnya mengidentifikasi masalah-masalah utama di Dogiyai untuk diselesaikan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Di samping itu, langkah ini juga ditempuh dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih demokratis, yang menjamin partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan wilayahnya.

Menyaksikan perkembangan Dogiyai sejak pemekaran hampir tiga tahun lalu, masyarakat Dogiyai dapat menilai: perkembangan sejauh ini berlawanan dengan cita-cita pemekaran. Penyebab yang paling menonjol adalah lemahnya kapasitas birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemekaran.

Jelas, jika Dogiyai ingin berkembang di masa depan, birokrasi sekarang ini harus dipandang sebagai salah satu persoalan pokok. Birokrasi masih berpotensi menjadi masalah jika tidak secara serius diatasi. Kebijakan-kebijakan apapun, baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan yang ditetapkan di tingkat lokal, akan terhambat oleh kapasitas birokrasi yang justeru kurang menunjang cita-cita pemekaran.

Dogiyai membutuhkan sosok yang memiliki kepemimpinan kuat dan energik untuk mengatasi permasalah birokrasi, yang setia dengan gagasan pemekaran.