Dogiyai: Cita-cita Pemekaran yang Kian Jauh

Menjelang Pilkada 2011 ini, Dogiyai mulai kisruh. Aroma persaingan dengan berbagai manuvernya sudah memanaskan publik. Kursi nomor satu di Kabupaten berumur tiga tahun ini menjadi rebutan. Sementara, cita-cita yang ingin diraih lewat pemekaran kian tak terwujud. Mengapa begitu?

Tujuan Konseptual Pemekaran

Pemekaran atau desentralisasi diadakan dengan beberapa alasan. Dilihat dari perspektif pemerintah pusat, desentralisasi memiliki beberapa tujuan.

Pertama, untuk perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah sehingga terbangun iklim politik yang sehat dalam suatu negara. Desentralisasi diperlukan untuk menjaga stabilitas politik.

Kedua, untuk pendidikan politik. Siapa yang didik? Seluruh warga di daerah otonom. Sebagai warga suatu daerah otonom, individu-individu mesti berperan serta dalam menentukan kehidupan bersama mereka. Masing-masing memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan di daerah otonomnya. Entah elite politik maupun penduduk biasa, semua bisa terlibat.

Desentralisasi meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah lokal dalam menyelesaikan masalah mereka. Masyarakat lokal diberi ruang yang cukup untuk berpartisipasi dalam mengurusi wilayahnya. Inilah demokratisasi: masyarakat lokal memiliki kesempatan yang cukup untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Keputusan publik, dengan demikian, mendapatkan dukungan yang lebih kuat.

Ketiga, desentralisasi atau pemekaran adalah untuk pelatihan kepemimpinan. Pemerintah pusat memiliki kepentingan terhadapa pemimpin-pemimpin yang cakap di daerah. Jelas, desentralisasi membuka ruang yang luas untuk lahirnya pemimpin-pemimpin baru di tingkal lokal.

Keempat, desentralisasi adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Dengan diberi kewenangan yang lebih luas, daerah otonom bisa menyelenggarakan sistem pemerintahan yang demokratis; yang memberikan ruang cukup luas bagi partisipasi masyarakat.

Sementara jika desentralisasi dilihat dari kepentingan daerah, ada beberapa makna. Pertama, desentralisasi bermakna sebagai political equality (kesetaraan politik): masyarakat berkesempatan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik di daerah.

Kedua, adalah untuk membangun local accountability. Artinya, desentralisasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memerhatikan hak-hak masyarakatnya. Karena pemerintah lokal lebih dekat dengan para konstituennya, pemerintah daerah diandaikan dapat memberikan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Ketiga, adalah untuk membangun local responsiveness. Asumsinya, pemerintah daerah lebih mengerti berbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Oleh sebab itu, desentralisasi diharapkan dapat mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah dan sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah itu.

Secara teoritis, tujuan-tujuan pemekaran adalah sesuai dengan yang penulis paparkan di atas. Idealnya, pemekaran suatu daerah (atau pembentukan suatu daerah otonom) akan memberikan dampak yang sangat substansial untuk masyarakatnya.

Kapasitas Birokrasi Dogiyai?

Dari keluhan-keluhan dan protes-protes masyarakat yang bergelombang tanpa henti, penulis menangkap bahwa tujuan-tujuan pemekaran itu masih belum capai. Atau, bahkan belum ada tanda-tanda usaha untuk mencapainya.

Masyarakat berteriak-teriak meminta pembangunan infrastruktur untuk melancarkan aktivitas ekonomi penduduk. Jalan-jalan masih kunjung belum dibangun. Sarana-sarana umum perlu diperhatikan.

Layanan kesehatan terbukti masih buruk. Tidak sedikit penduduk yang meninggal karena wabah kolera yang tidak lekas ditangani. Pemerintah nyata-nyata abai dalam kasus ini. Penduduk yang menjadi korban langsung.

Lebih lucu lagi, pemerintah cenderung tidak memerhatikan kebutuhan penduduk akan identitas (KTP). Padahal, tanpa KTP penduduk kesulitan mengakses layanan-layanan publik yang lain.

Selanjutnya, mahasiswa asal Dogiyai juga menuntut agar pemerintah segera mengalirkan dana bantuan pendidikan. Pemerintah diam ketika terjadi kerusuhan beberapa waktu lalu.

Dalam berbagai bidang, Dogiyai disesaki oleh protes-protes dengan nada sangat kecewa dari masyarakat. Fenomena ketidakpuasan mengatakan satu hal yang cukup mendasar. Pemekaran menjadi hampa makna, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Tentulah, masalahnya bukan melulu pada pemekaran. Masalah utama yang lebih urgen untuk diatasi adalah kapasitas birokrasi Dogiyai.

Keberhasilan implementasi kebijakan, selain dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy) atau kondisi-kondisi yang melingkungi kebijakan itu, lebih-lebih dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi. Sebaik apapun kebijakan, jika kapasitas birokrasinya buruk, tidak akan banyak berarti.

Kapasitas birokrasi mencakup banyak hal: mulai dari pengetahuan, kecakapan, mentalitas, sampai leadership. Untuk mengimplementasikan kebijakan, birokrasi harus mengerti sungguh-sungguh tujuan kebijakan yang ingin diraih. Selain itu, mereka juga harus mengerti cara-cara (strategi) untuk mewujudkan cita-cita itu—yaitu strategi yang bisa memenangkan masyarakat sebagai subyek kebijakan. Karena itu, kapasitas dalam hal ini mencakup baik pengetahuan teoritis maupun pengetahuan praktis (keterampilan).

Maka, orang nomor satu dalam birokrasi (eksekutif) hendaknya orang yang sungguh-sungguh paham dengan kebijakan—dalam hal ini pemekaran. Jika cukup rendah hati dan mengakui kurang mengerti, dia hendaknya mengangkat asisten-asisten yang cukup cakap membantunya.

Implisit dalam pemikiran di atas adalah bahwa tidak semua orang bisa dijadikan birokrat. Atau, pemerintah mesti menyelenggarakan sistem rekruitmen birokratnya dan masyarakat mesti mengontrol kinerja aparatnya. Secara berkala, masyarakat melalui perwakilan di parlemen meminta eksekutif memberikan pertanggungjawaban.

Masyarakat Dogiyai Menilai

Gagasan menjadikan Dogiyai sebagai kabupaten sendiri tidak lepas dari cita-cita mempercepat pembangunan di daerah itu. Harapannya, kesejahteraan masyarakat dalam waktu yang relatif singkat sudah meningkat. Sebagian fasilitas umum dibangun dan difungsikan. Anak-anak bisa bersekolah dengan semangat karena cukup gizi; dididik oleh guru-guru yang dedikatif. Tidak beberapa hari di atas lalu menghilang.

Pemekaran dirancang agar pemerintah bisa selekasnya mengidentifikasi masalah-masalah utama di Dogiyai untuk diselesaikan sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Di samping itu, langkah ini juga ditempuh dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih demokratis, yang menjamin partisipasi masyarakat lokal dalam mengembangkan wilayahnya.

Menyaksikan perkembangan Dogiyai sejak pemekaran hampir tiga tahun lalu, masyarakat Dogiyai dapat menilai: perkembangan sejauh ini berlawanan dengan cita-cita pemekaran. Penyebab yang paling menonjol adalah lemahnya kapasitas birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan pemekaran.

Jelas, jika Dogiyai ingin berkembang di masa depan, birokrasi sekarang ini harus dipandang sebagai salah satu persoalan pokok. Birokrasi masih berpotensi menjadi masalah jika tidak secara serius diatasi. Kebijakan-kebijakan apapun, baik dari pemerintah pusat maupun kebijakan yang ditetapkan di tingkat lokal, akan terhambat oleh kapasitas birokrasi yang justeru kurang menunjang cita-cita pemekaran.

Dogiyai membutuhkan sosok yang memiliki kepemimpinan kuat dan energik untuk mengatasi permasalah birokrasi, yang setia dengan gagasan pemekaran.